Trump Janjikan Bagi-Bagi Uang Rp33,3 Juta per Warga AS, Ternyata Ini Alasannya

Trump mengumumkan program bagi-bagi uang ini melalui akun media sosialnya yang bernama Truth Social.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada hari Minggu (9/11/2025) mengumumkan rencana untuk memberikan "dividen nasional" sebesar USD 2.000, yang setara dengan Rp33,3 juta, kepada sebagian besar penduduk AS. Ia mengklaim bahwa dana tersebut berasal dari pemasukan besar yang diperoleh dari penerapan tarif terhadap beberapa negara asing. Pengumuman ini disampaikan melalui platform Truth Social.

Dalam unggahannya, Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif yang diterapkannya telah menghasilkan "triliunan dolar", dan ia menyebut para pengkritik kebijakannya sebagai "ORANG BODOH".

Menurut Trump, "Kita menerima triliunan dolar dan segera akan mulai melunasi utang nasional kita yang sangat besar, USD 37 triliun," seperti yang dikutip dari laman Los Angeles Times pada Selasa (12/11). Ia juga menambahkan bahwa "Investasi di Amerika Serikat memecahkan rekor, pabrik-pabrik bermunculan di banyak tempat. Dividen setidaknya USD 2.000 per orang (tidak termasuk mereka yang berpenghasilan tinggi!) akan dibayarkan kepada semua orang."

Telan biaya hingga ratusan miliar dolar

Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada rencana konkret mengenai pelaksanaan pembagian dividen tersebut. Pembayaran dalam jumlah besar seperti ini kemungkinan memerlukan persetujuan dari Kongres, dan secara fiskal dapat menelan biaya hingga ratusan miliar dolar.

Pernyataan Trump muncul di tengah pekan yang sulit bagi pemerintahannya. Mahkamah Agung baru saja mendengarkan argumen dalam kasus yang mempertanyakan apakah presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menerapkan tarif tanpa persetujuan Kongres. Sejumlah hakim, termasuk Ketua Mahkamah Agung John G. Roberts, terlihat skeptis terhadap penggunaan kewenangan tarif oleh presiden.

Kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu di Amerika Serikat

Mayoritas hakim berpendapat bahwa Konstitusi memberikan wewenang kepada Kongres untuk menetapkan pajak, bea, dan tarif, bukan kepada presiden. Tekanan ini muncul setelah Partai Demokrat berhasil meraih kemenangan dalam sejumlah pemilihan di seluruh negeri pada hari Selasa yang lalu.

Sejak awal masa jabatannya, Trump dikenal menerapkan tarif yang tinggi terhadap berbagai produk, termasuk tarif tambahan untuk negara-negara tertentu seperti India dan Brasil. Ia berargumen bahwa menghapus tarif tersebut akan "menghancurkan" ekonomi Amerika Serikat, seperti yang ia sampaikan dalam pidato di Gedung Putih pada hari Kamis.

Sementara itu, Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan dalam wawancara dengan George Stephanopoulos pada hari Minggu bahwa ia belum mendiskusikan rencana dividen tersebut secara langsung dengan Trump. "Dividen USD 2.000 itu bisa saja hadir dalam berbagai bentuk dan mekanisme berbeda," ujar Bessent, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.